Kenaikan gaji di Depkeu, MA dan BPK mencapai 10 kali lipat dari anggaran gizi buruk.
|
|
Departemen Keuangan (VIVAnews/Maryadi) |
|
VIVAnews - Rencana kenaikan gaji menteri menuai protes dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Menurut Fitra, kenaikan gaji ini egois dan tak masuk akal.
"Hal ini memperkuat, Pemerintah SBY kedua dan jajaran kabinetnya, sudah tidak lagi memiliki beban untuk menjaga citranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak populer, dengan menari di atas penderitaan rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Selasa 27 Oktober 2009.
Sekretariat Nasional FITRA menyatakan kenaikan Gaji Menteri dan Presiden mengorbankan anggaran orang miskin. Rencana kenaikan gaji Menteri dan Presiden merupakan skenario yang dapat dibaca pada kebijakan APBN. Agar tidak mengundang protes jajaran birokrasinya, SBY mulai menaikkan gaji PNS sebesar 15 persen pada tahun lalu dan 5 persen pada tahun 2010.
Penambahan gaji Menteri, Presiden dan PNS, pada APBN 2010 mengorbankan belanja-belanja yang bersentuhan dengan rakyat Miskin. Pada APBN 2010, Belanja pegawai menggeser dominasi belanja subsidi di Pemerintah Pusat. Belanja pegawai meningkat hingga 21% (28 triliun), sementara belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan orang miskin, seperti subsidi berkurang 10% (15,6 triliun) dan belanja bantuan sosial berkurang 11% (8,7 trilyun).
"Berdasarkan catatan Fitra, kenaikan belanja pegawai pada tahun 2008 di Depkeu hingga 270 persen, MA sebesar 230 persen dan BPK 163 persen, menyedot anggaran hingga Rp. 9,5 triliun atau 10 kali lipat lebih besar anggaran untuk penanganan gizi buruk, yang justru mengalami penurunan dari Rp 500 miliar menjadi Rp. 400 miliar. Pejabat Eselon satu I di Depkeu mengantongi uang 46,9 juta per bulan dan Ketua MA mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar Rp. 50 Juta, dengan dalih reformasi birokrasi," ujar Yuna.
• VIVAnews
