VIVAnews - PD Tak Akan Lindungi Pelaku Pidana Century

PD Tak Akan Lindungi Pelaku Pidana Century

Demokrat berkomitmen tetap akan melakukan penegakan hukum secara tegas.

Selasa, 24 November 2009, 07:31 WIB

Arry Anggadha, Anggi Kusumadewi

Anas Urbaningrum. (VIVAnews/Tri Saputro)

Audit Century-Kesalahan BI

VIVAnews - Laporan audit investigatif BPK mengindikasikan adanya pelanggaran hukum pada kasus Century. Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak akan melindungi siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana Bank Century.

"Kami tidak akan melindungi para pelaku pidana Bank Century," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Selasa 24 November 2009.

Anas menyatakan, Demokrat berprinsip bahwa hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, siapapun yang terindikasi terlibat tindak pidana dalam kasus Century harus diadili lewat proses hukum.

Menurut Anas, Demokrat berkomitmen tetap akan melakukan penegakan hukum secara tegas, adil, dan tanpa diskriminasi atau tebang pilih. Anas mengatakan, Demokrat juga mendukung dibukanya hasil audit kepada publik, agar publik mendapatkan informasi yang benar terkait kasus Century.

"Publik harus dihindarkan dari disinformasi, manipulasi, rumor, dan fitnah. Buka saja audit Century seterang-terangnya dan seluas-luasnya untuk umum," ujar Anas.

Secara terpisah, Bambang Soesatyo, inisiator hak angket dari Fraksi Golkar, mendesak agar Presiden segera menindak pejabat yang terlibat kasus Century. "Presiden sendiri telah menyatakan bahwa ia akan menindak pejabat yang tak proper," kata Bambang di Gedung DPR RI.

Menurut Bambang, ada tiga pejabat yang harus bertanggung jawab atas skandal Century. Mereka ialah Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu selaku Ketua KSSK; Boediono, Gubernur BI saat itu selaku anggota KSSK; dan Raden Pardede, Sekretaris KSSK saat itu. Presiden SBY sendiri dalam pidatonya semalam mengatakan bahwa pada waktunya nanti, Sri Mulyani dan Boediono akan memberikan klarifikasi soal Century.

Sementara itu, Misbakhun, inisiator angket dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa audit BPK jelas-jelas mengungkap adanya pelanggaran hukum dalam kasus Century. "Unsur pelanggaran hukum dan kerugian negara telah komplit terpenuhi menurut hasil audit BPK," ujarnya. Dengan demikian, sejumlah anggota DPR yang menjadi inisiator angket akan terus memperjuangkan angket. Fraksi Demokrat pun kemarin telah menyatakan kesediannya untuk bergabung mendukung angket.

• VIVAnews