SBY dinilai selama ini sangat aktif meliberalkan perekonomian Indonesia.
|
|
Tim Sukses SBY-Boediono : Hatta Rajasa, Marzuki Ali, dan Joko Suyanto (VIVAnews/Tri Saputro) |
|
VIVAnews - Sekitar 50 ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan), berunjukrasa di kantor KPU Sulawesi Selatan, Jumat, 12 Juni 2009.
Mereka menolak pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden RI 2009-2014, karena menganggap sebagai pasangan yang pro terhadap pasar bebas dan tidak melindungi ekonomi masyarakat kecil.
Dalam orasinya, kordinator Spartan, Wahidah, menegaskan SBY selama ini sangat aktif meliberalkan perekonomian Indonesia. Hal itu didukung oleh Boediono, pasangannya nanti, yang saat itu menjabat sebagai direktur BI.
"Mereka sangat patuh terhadap asing. Sehingga kami khawatir ketika terpilih menjadi presiden, mereka kembali akan lebih mementingkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat Indonesia," kata Wahidah didepan pintu gerbang KPU Sulsel.
Pengunjuk rasa dari ibu-ibu rumah tangga itu menyebutkan sejumlah kebijakan yang terlalu mematuhi kemauan asing. Yakni kebijakan SBY yang mencabut subsidi untuk pertanian dan sangat merugikan petani.
Atas kemauan asing juga, SBY mencabut subsidi pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Tidak heran jika pendidikan di Indonesia saat ini dibisniskan. Hal itu semakin mempersulit warga miskin untuk bersekolah. Biaya kesehatan juga semakin mahal dan yang sering menjadi korban adalah masyarakat miskin," tambah Wahidah.
Zulkifli juga mengatakan, SBY selama memerintah selalu memfasilitasi pihak asing untuk menguasai perekonomian nasional. Seperti pada sektor migas, pihak asing menguasai hingga 85 persen. Sedangkan selebihnya untuk nasional.
"Kondisi itu sangat ironis, karena seharusnya kita yang menguasai kekayaan alam kita," tambah Wahidah yang diikuti yel-yel tolak SBY-Boediono dari pengunjukrasa.
Laporan: Rahmat Zeena | Makassar
• VIVAnews