Blog Faisal Basri
Populisme yang Terlupakan
BLT mengucur, Askeskis turun dan Raskin mengalir. Tapi ada satu lagi yang terlupakan.
Rabu, 17 Juni 2009, 10:36 WIB
Arfi Bambani Amri
Faisal Basri (Istimewa)

Kampanye pemilihan presiden-wakil presiden kian semarak. Janji-janji diumbar. Semua calon berlomba-lomba mengunjungi pasar rakyat. Petani dan nelayan dirangkul dan diimingi janji-janji muluk. Penduduk miskin akan terus dikucurkan BLT (bantuan langsung tunai) dan Raskin (beras untuk orang miskin). Untuk menunjukkan komitmen kuat pada rakyat kecil, para calon berjanji akan membuat murah harga sembako, salurkan KUR (kredit usaha rakyat), kredit untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan subsidi untuk petani.

Para calon juga menjanjikan sederet kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada Askeskin, obat murah dan akses terhadap pendidikan gratis. Tak lupa pula janji untuk lebih banyak membangun perumahan untuk rakyat.

Di tengah hiruk-pikuk kampanye sarat janji tersebut, kita belum pernah mendengar langkah ataupun komitmen untuk menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Padahal, kita sudah punya Undang-undang SJSN yang ditandatangani Presiden pada tahun 2004. Kala itu yang menjabat sebagai presiden adalah Megawati Soekarnoputri, Menko Kesra adalah Jusuf Kalla, dan Menteri Keuangan adalah Boediono.

Ketiga kubu atau pasangan calon sepatutnya mengetahui dan bahkan menyadari akan keberadaan undang-undang ini. Undang-undang SJSN mengamanatkan pemerintah untuk menghadirkan dan memberlakukan SJSN paling lambat tahun 2009.

Kehadiran SJSN sebetulnya merupakan momentum sangat strategis untuk mengintegrasikan berbagai macam program ad hoc yang telah ada. Jika dikembangkan terus, SJSN tidak hanya mencakup orang miskin dan pekerja, melainkan juga untuk petani dan nelayan. Sehingga, SJSN bisa berfungsi sebagai jaring-jaring pengaman pasar dan sosial, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ayo kita tagih komitmen dan keseriusan mereka untuk menegakkan salah satu pilar dari perwujudan keadilan sosial dan sistem ekonomi pasar sosial yang kita dambakan.

* Faisal Basri adalah ekonom dari Universitas Indonesia. Blog ini dapat disimak di faisalbasri.kompasiana.com.

• VIVAnews
 
komentar
FAUZI KEDIRI
17/06/2009
Kalau masa kampanye datang, tidak hanya capres/cawapres saja yang mau kelihatan pandai, tapi orang yang mempunyai niat eh siapa tahu jadi mentri setelah pemilu presiden, siapa tahu. Konsep Ekonomi yang paling jitu menurut saya ada di JK. Pengalaman di berbagai bidang usaha, birokrat, dll. Sudah lengkap rasanya..
Kirim Komentar
Nama
Email
Komentar
Silahkan mengisi kode pengaman yang sesuai dengan gambar di atas.
Jika anda member Vivanews, silahkan login, atau Daftar ID anda.