Penundaan pemilu tak akan membereskan persoalan yang ada. Justru menambah biaya.
|
|
(Antara/ FB Anggoro) |
|
VIVAnews - Tiga hari jelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2009, masalah daftar pemilih tetap (DPT) jadi sorotan. Kubu pasagan JK-Wiranto dan Megawati Prabowo bahkan meminta Pilpres ditunda jika masalah DPT belum rampung.
Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Gumay mengatakan meski ada masalah DPT pemilihan presiden tetap harus berlangsung, tidak perlu adanya penundaan waktu.
Menurut Hadar, akan sangat percuma, apabila penundaan pemilihan presiden menunggu persoalan DPT beres.''Bisa menabrak jadwal lainnya,'' kata dia, Minggu 5 Juli 2009. Penundaan pemilu meski dua minggu, menurut Hadar, tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada.
Apalagi, tambah dia, penundaan jadwal membutuhkan biaya biaya. ''Bisa jadi tingkat patisipasi masyarakat menurun,'' ujarnya. Terlebih lagi, kata Hadar, isu penundaan itu tidak akan menyelesaikan persoalan intinya.
Masalah DPT bisa diantisipasi dengan sistem pengamanan pemilu. ''Sistim pengamanan yang sudah ada dipastikan jalan,'' kata Hadar. Pengamanan dimaksud, tambah Hadar. misalnya pencelupan tinta sesuai ketentuan.
Meski demikian, bukan berarti masalah DPT jadi masalah sepele. Hadar menyebut persoalan DPT menjadi kiamat pemilu. Namun belum terlambat, "KPU masih bisa membuka DPT kepada publik," tambah Hadar.
Dua calon presiden yang bertarung dalam Pemilu Presiden 2009, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, malam ini pukul 20.00, Minggu 5 Juni 2009 akan melakukan pertemuan di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62 untuk membahas soal DPT.
Masalah DPT telah menjadi titik lemah KPU sejak pemilihan legislatif yang lalu. Namun hingga kini KPU masih belum mampu mengatasi masalah ini.
Hingga tiga hari menjelang pemilu digelar, KPU masih saja belum mengumumkan daftar pemiilih tetap.
Komite Pemilih Indonesia memperkirakan 30-40 juta orang akan kehilangan hak pilihnya pada pemilu presiden mendatang.
Tim JK-Win malah memperkirakan sekitar 49 juta orang di 18 propinisi dan 120 kabupaten/ kota, belum masuk ke daftar pemilih tetap.
• VIVAnews
