Pengambilan nomor urut tiga pasang capres-cawapres (Abror Rizki)

BERITA TERKAIT

• SMS Gagalkan Pemilu Beredar Lagi di Papua
• Riau Kerahkan 6.826 TNI-Polri Amankan Pilpres
• Din Syamsuddin dan Ormas Islam Kumpul di MUI
• Capres-Cawapres Kumpul di MK, Kecuali SBY
• JK, Mega & Ketua KPU Tak Sebut Pemilu Ditunda

web tools

VIVAnews - Dua kubu capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mengklaim paling berjasa atas diperbolehkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memilih. Tetapi klaim itu dinilai kurang tepat.

"Yang pejuang itu bukan Mega-Prabowo atau JK-Win, mereka datang saat terakhir. Yang berjasa adalah Refly Harun dan Maheswara Prabandono," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Bima Arya Sugiarto, dalam keterangan kepada VIVAnews, Selasa, 7 Juli 2009.

MK kemarin mengelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). MK akhirnya memutuskan warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap bisa memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan paspor.

Untuk menggunakan KTP, warga negara juga harus melampirkan kartu keluarga. Persoalan ini menjadi jalan keluar bagi pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan itu menjadi materi utama persoalan yang diusung capres Jusuf Kalla dan Megawati ketika mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ternyata, yang mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres ini bukanlah partai politik. Tetapi, diajukan Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Dua warga negara yang merasa ada permasalahan dengan hak pilihnya.

Mereka meminta MK untuk membatalkan Pasal 28 dan Pasal 111 UU Pilpres karena dinilai berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat. Keputusan Mahkamah itu langsung diklaim karena perjuangan Tim Kampanye JK-Wiranto.

"Kita ini membela yang tidak terdaftar, kita ini kan membela yang tidak terdaftar di DPT. Setidaknya mereka bisa bangkit kesadarannya karena JK-Wiranto dan  Megawati -Prabowo yang selama ini memperjuangkan hak-hak yang terzalimi," kata salah satu tim sukses JK-Wiranto, Fuad Bawazier.

Tetapi menurut Bima Arya ini adalah proses hukum, bukan proses politik. "Itu menjadi lucu ketika JK-Win dan Mega-Pro bahwa keputusan MK itu adalah jasanya. Bukan. Ini adalah proses hukum, bukan proses politik," kata Bima Arya.

ismoko.widjaya@vivanews.com

• Selengkapnya

• PKS Tak Gentar Hadapi Ancaman Usulan "Reshuffle"

• Presiden Isi Kuliah Perdana Sekolah Jurnalisme Indonesia

• Presiden Tanda Tangani Dua PP Minerba

• Dana Century Mengalir ke 63 Bank

• Amien: Demo Bawa Kerbau Immoral

• Hatta: Wajib Jadi Mitra Kritis
• Hatta: Tak Pantas Menteri Bicara Reshuffle
• Amien: Pandangan Awal PAN Sudah Benar
• BPK: Biaya Tutup Century Rp 4,6 Triliun
• Pansus Mengaku Kecewa pada Data PPATK