|
VIVAnews - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Sri Soemantri menilai pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2009 tidak sesuai dengan Pancasila.
"Terutama sila keempat," kata Guru Besar Fakultas Hukum itu usai diskusi Forum Ahli Waris NKRI, Jumat 10 Juli 2009.
Secara filosofi, kata dia, pemilihan presiden lalu tidak sesuai dengan Pancasila karena dilaksanakan secara langsung.
Padahal, kata dia, di sila keempat dinyatakan 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam Permusyawaratan/Perwakilan. "Seharusnya dilakukan dengan mekanisme perwakilan, bukan langsung," kata dia.
Sementara itu, ahli dari Universitas Pancasila Mochamad Isnaini mengatakan pilpres pilih langsung menyebabkan semua orang merasa mampu mencalonkan diri sebagai capres. Ia menilai hal ini mengakibatkan perpecahan pada rakyat Indonesia.
Hasil diskusi Forum, tambahnya, akan diserahkan sebagai bentuk rekomendasi untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.