Lagipula, pembentukan kabinet itu kan hak prerogatif Presiden.
|
|
Ferry Mursyidan Baldan (dpr.go.ig) |
|
VIVAnews - Kekhawatiran Partai Keadilan Sejahtera terhadap Partai Golkar akan mengganggu kuota kabinet SBY nantinya dinilai sebuah kekhawatiran yang berlebihan dan tak beralasan. Kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, bukan peserta koalisi.
"Jelas itu suatu kekhawatiran yang berlebihan, wewenangnya itu kembali ke Presiden yang akan menunjuk siapa-siapa saja yang akan ada di kabinet," ujar anggota komisi II DPR-RI, Ferry Mursyidan Baldan, kepada VIVAnews di Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 Juli 2009.
Menurutnya, Kekhawatiran PKS sangat tidak beralasan. Pasalnya pembentukan kabinet bukan hanya melihat dari partai-partai pendukung koalisi, tapi soal profesionalisme seseorang saat berada di dalam kabinet. "Kalau tidak berkualitas, pastinya presiden akan berpikir dua kali. Ini bukan hanya membagi-bagi jatah partai koalisi, tapi soal kualitas orang yang mengisi kabinet," katanya.
Dirinya yakin jika Presiden terpilih nanti, pastinya akan mempertimbangkan hal itu. "Kalau kader Golkar masuk kabinet apa salahnya, toh itu karena kader kami berkualitas dan mampu membantu presiden," ujar politisi Golkar itu. "Saya rasa PKS jangan terlalu panik dan khawatirlah, semua keputusan soal kabinet kita serahkan ke Presiden terpilih. Jadi mendikte seperti itu," ujarnya.
Terkait soal, sikap Partai Golkar di parlemen nantinya, Ferry mengaku belum terpikirkan untuk menjadi oposisi. "Yang pasti kita selalu kritis di parlemen, karena tugas anggota dewan itu mengawasi setiap kebijakan pemerintah," ungkapnya.
Belum ada partai di Indonesia yang murni menjadi oposisi. "Kalau pun nantinya kita menjadi oposisi, bukan karena kami mengambek terus berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera mengaku khawatir jika nantinya Partai Golkar akan mengganggu quota Kabinet SBY. "Golkar jangan sampai mengganggu kuota partai-partai koalisi," ucap Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 10 Juli 2009.
PKS sangat menyadari bahwa meski tidak diminta Demokrat atau SBY, Golkar akan lebih mungkin menyeberang kembali ke kubu pemerintah daripada memilih berdiri di kubu oposisi. Menurut Mahfudz, itu sudah menjadi tabiat Golkar sebagai partai yang terbiasa berkuasa.
• VIVAnews
Akhir Kampanye SBY-Boediono 
Tim SBY-Boediono Harap JK Minta Maaf 
Herawati Boediono Hadiri Majelis Taklim 
Silaturahim Nasional Partai Pendukung SBY-Boediono 
Dialog Kebudayaan SBY-Boediono 
Usai Jumatan, Boediono Terima Ucapan Selamat 
Pasangan SBY-Boediono Unggul 
Pernyataan SBY Soal Sihir Ditanggapi Beragam 
Pidato SBY di Gelora Bung Karno 
Persiapan Kampanye Terakhir SBY-Boediono 