"Supaya jangan gerakan-gerakan itu mau pemilu, pilpres, dan ganti pengurus juga."
|
|
Jusuf Kalla (Antara/ Saptono) |
|
VIVAnews - Ketua Umum Jusuf Kalla mengusulkan Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak diadakan di tahun pemilihan umum, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian tidak terjadi konflik kepentingan di tubuh internal Partai Golkar.
Hal ini diungkapkan Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2009. "Supaya jangan ada conflict of interest," kata dia.
Dengan demikian, Partai Golkar pun dapat fokus terhadap kedua event yang diadakan tiap lima tahun tersebut. "Supaya jangan (bersamaan) gerakan-gerakan itu mau pemilu, pilpres, dan ganti pengurus juga," kata Kalla.
Untuk itu Kalla berharap ada masa transisi antara pemilu dan pelaksanaan munas. "Satu tahun sebelum atau sesudahnya," ucap Kalla.
Usulan ini, kata Kalla, hanya bisa dilakukan di munas. Kemungkinan wacana ini akan diusulkan untuk dibahas di munas tahun ini. "Munas yang menentukan," ucap dia.
• VIVAnews