VIVAnews - Bursa Calon Ketua Golkar: Pencopotan Ketua DPD II Golkar Direkayasa

Bursa Calon Ketua Golkar

Pencopotan Ketua DPD II Golkar Direkayasa

DPD Partai Golkar Provinsi Papua, tetap akan me-recall jika tidak mendukung Aburizal.

Rabu, 9 September 2009, 16:57 WIB

Siswanto, Bayu Galih

Yuddy Chrisnandi dan Panda Nababan (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews – Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menduga terdapat rekayasa dibalik pemecatan yang dilakukan Ketua DPD tingkat provinsi terhadap sejumlah Ketua DPD tingkat kabupaten dan kota.

Pencopotan itu dilakukan karena mereka dianggap tidak sejalan dalam menyalurkan dukungan kepada calon Ketua Partai Golkar periode 2009-2014 seperti yang diinginkan Ketua DPD I.

"Saya mendapat telepon dari rekan-rekan DPD II yang dipecat. Seberapa besar atau banyak tidak tahu, tapi prosentase memang belum signifikan," kata Yuddy dalam jumpa pers di Menara Karya, Jakarta 9 September 2009.

Masalah pemecatan ini semakin memanas dan banyak terjadi menjelang Munas DPP Partai Golkar 4 - 7 Oktober 2008 di Pekanbaru, Riau.

Indikasi bahwa pemecatan itu merupakan rekayasa politik ialah karena seharusnya pergantian kepemimpinan dilakukan jika mereka tidak dapat memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Misalnya, meninggal dunia atau terjerat kasus pidana.

"Sedangkan kalau mendukung salah satu calon itu tidak melanggar AD/ART karena itu sikap politik," ujarnya. "Tata cara pergantian (kepemimpinan) yang cenderung direkayasa.”

Sedangkan Indra Jaya Piliang, Manajer Kampanye Pemenangan Yuddy, mengatakan hak pilih dalam Munas hanya dimiliki Ketua DPD I, Ketua DPD II, dan Ketua Organisasi Masyarakat di Partai Golkar.

Sedangkan Ketua DPD II yang terpilih dianggap Indra tidak memiliki hak suara. "Masalahnya adalah siapa saja yang punya hak pilih. Karena caretaker (ketua sementara DPD II) tidak punya hak pilih," kata Indra.

Indra mempermasalahkan sejumlah Ketua DPD II yang digeser dan digantikan caretaker. "Karena hak pilih dimiliki Ketua DPD yang definitif," ujarnya.

DPP Partai Golkar sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran agar daerah tidak melakukan pergantian hingga Munas.

"Namun bagaimana lagi, surat (pergantian kepemimpinan) juga ada tanda tangan orang DPP. Tapi saya tidak akan katakan siapa, cek saja sendiri," ujar Indra.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, John Ibo, mengatakan tetap tidak akan segan-segan untuk me-recall Ketua DPD II jika tidak ikut memenangkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

“Kalau ada kabupaten atau kota yang melenceng dari Aburizal, maka akan kami recall,” katanya kepada VIVAnews.

Mereka akan dianggap tidak mendukung perjuangan partai untuk mencari pemimpin untuk membangun partai berlambang beringin yang sedang mengalami keterpurukan ini.

John mengatakan perintah itu bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk prospek partai beringin ke depan.