|
VIVAnews - Partai Golkar menyayangkan aksi pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-undang Rahasia Negara. Menurut politisi Golkar, Marzuki Darusman, tanpa RUU Rahasia Negara, bahaya represi mengancam.
"Hari ini, merupakan titik balik dalam pembahasan RUU Rahasia Negara," kata Marzuki Darusman usai Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. "Telah terjadi distorsi informasi, Menhan telah menarik RUU dari pembahasan dengan Komisi I," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 September 2009.
Distorsi informasi yang dimaksud Marzuki tentu mengenai tuduhan RUU Rahasia Negara mengandung potensi otoritarianisme. "Padahal sejak awal pembahasan telah diawasi oleh kelompok masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Rancangan yang diperbaiki pun telah menghilangkan potensi represi. Jadi menurut Golkar, pemerintah tidak punya alasan untuk menarik undang-undang yang sudah sangat demokratis itu," kata Marzuki.
"Bila pemerintah menariknya, artinya pemerintah tidak menganggap RUU ini cukup memenuhi kebutuhan pemerintah untuk memenui kepentingannya atas kekuasaan. Dengan menarik secara sepihak, pemerintah ingin mengembalikan keadaan ke era represi sepertti di masa lalu," katanya.
Politisi Demokrat, Markus Silano, mengakui pembahasan RUU Rahasia Negara sudah cukup demokratis namun masih ada masyarakat yang tidak puas. "Oleh karena itu, tugas pemerintah dan DPR untuk menampung aspirasi mereka. Yang perlu dicatat, suatu RUU tidak bisa carry over (dilanjutkan pembahasannya--red). Jadi, harus dimulai dari awal pembahasan lagi pada periode mendatang," ujar Markus.
Pemerintah melalui Menteri Pertahanan menyatakan menarik kembali RUU Rahasia Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri untuk memperbaiki rancangan untuk menampung aspirasi sejumlah kalangan yang menilai RUU itu mengancam demokrasi.
